Perjuangan HAM Buntu

Veryanto Sitohang, Ketua Aliansi Sumut Bersatu

Perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) masih meng­alami intimidasi, penggusu­ran dan kebuntuan yang se­rius di Indonesia. Hal itu dika­takan Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Uni­ver­sitas Negeri Medan (Pusham Unimed) Majda El Muhtaj, Jumat (9/12), kemarin.

“Menyedihkan bila pemerintah hanya beretorika dalam pelaksanaan HAM. Maka, ke­sengajaan memarjinalisasi dan mengalienasi masyarakat dari hak-hak dasar mereka men­jadi sesuatu yang tak terelakkan,” sebutnya.

Persoalan HAM bukan hanya permasalahan nasional na­mun  banyak pemerintah daerah yang masih bertengger pada hal yang menyesatkan. Harus diketahui hak-hak masyarakat adalah sesuatu yang mutlak.

“Beragam peristiwa sepanjang 2011 di Indonesia men­deskripsikan keprihatinan pa­da pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Lihatlah duka rakyat Papua, korban lum­pur panas di Sidoarjo, nasib keluarga para aktivis yang diculik paksa, penggusuran masyarakat di areal pembangunan bandara internasional Kualanamu,” ucapnya.

Kebebasan menyampai­kan pendapat saat berha­dapan dengan aparat negara yang tidak pintar, dengan  posisi media dan jurnalis yang masih marjinal. “Perjuangan HAM bukanlah aksi sinis terhadap pemerintah, perjuangan HAM bukanlah penolakan, namun menggugat ne­gara agar hak-hak dapat terwujud,” tegasnya.

Majda juga mengatakan ke­napa korban pelanggaran HAM lebih memilih melapor pada LSM dan media daripada pemerintah. Mengerikan jika bangsa ini memberikan mandat kekuasaan kepada mereka-mereka yang sama sekali tidak memahami dan menyadari tanggung jawab dan kewajiban HAM.

“Pemimpin yang bijak se­harusnya memasukkan wa­cana pemahaman dan kesa­daran HAM sebagai salah satu tolok ukur kepemimpinan seorang pejabat publik. Pendidikan kewarganegaraan yang demokratis dan pendidikan HAM patutlah menjadi bagian dalam menguatkan pendidikan karakter,” ucapnya.

Media berperan penting dalam mentransformasikan ga­ga­san-gagasan HAM. Diha­rap­kannya, jurnalisme dengan pen­dekatan berbasis HAM (hu­man rights-based approach to journalism) adalah aktivitas jurnalistik yang senantiasa ber­pijak pada nilai-nilai dan standar HAM universal.

Dengan piranti dan pijakan pada standar HAM, pemberdayaan, non-diskriminasi, akun­tabilitas dan partisipasi, media sesungguhnya akan menjadi sahabat da­lam menerjemahkan taraf eks­pektasi publik mendorong terwujudnya tujuan nasional Indonesia.

Menyikapi Hari HAM, Direktur Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Veryanto Sitohang menegaskan agar pemerintahlah yang bertangung jawab terhadap korban.

“Pemerintah harus bertangung jawab untuk melakukan upaya perlindungan terhadap korban. Mengusut tuntas kasus dan memberikan perlindungan terhadap korban lalu memastikan kejadian itu tidak terulang kembali,” tegasnya.

Organisasi non pemerintah yang fokus terhadap kasus toleransi keberagamaan ini mengatakan ada 17 kasus pelanggaran HAM berbasis agama. “Sejak Januari 2011 hingga Agustus 2011 ada 4 kasus penggusuran dan sulit mengurus izin, 2 kasus penistaan dan pelecehan, 5 kebijakan yang dikriminatif dan 6 kekerasan yang anarkis,” jelasnya.

Lanjutnya, pelanggaran ter-sebut terjadi di Medan, Lang­kat, Tapsel, Tapteng, Serdang Bedagai dan Deliserdang.

“Ka­sus terakhir yang kami tangani di Madina, tiga bulan yang lalu, perempuan, menjadi korban penembakan dan kemudian mereka menjadi tersangka. Di Deliserdang juga terjadi kasus perampasan tanah warga na­mun pemerintah cenderung melakukan pembiaran terhadap korban. Pemerintah harus melakukan fungsinya melayani dan memberikan ja­minan rasa aman terhadap ma­syarakat,” tegasnya.

One thought on “Perjuangan HAM Buntu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s