HARE GENE TAK PUNYA NPWP, APA KATA DUNIA???

Oleh: Perry Cornelius P. Sitohang *)

 

Sebagai pembayar pajak yang baik, saya punya komplain tersendiri terkait dengan beban pajak yang harus saya bayar ke negara ini. Setiap tahun saya harus membayar pajak yang jumlahnya melampaui angka Rp 100juta. Jumlah itu akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan saya dalam menggeluti profesi yang saya jalani selama ini. Namun sampai detik ini saya secara pribadi merasa tidak pernah mendapatkan fasilitas ataupun keuntungan sebagai bentuk penghargaan atas pajak yang telah saya bayarkan. Di satu sisi, saya kan tidak digaji oleh negara mengingat saya bukan seorang pegawai negeri, tapi penghasilan yang saya peroleh dengan bekerja keras wajib dipotong sebagai pajak untuk negara.

Sebagai orang yang mengerti hukum, saya paham betul bahwa itu memang kewajiban hukum saya sebagai warga negara dan bagian dari kewajiban saya sebagai rakyat demi pembangunan bangsa dan negara. Bagaimanapun roda perekonomian di negara ini, agar dapat berputar dengan baik, membutuhkan dana dari pengumpulan pajak yang dibayarkan oleh rakyatnya. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat saya berbeda dari orang tidak mampu atau bahkan tidak mau membayar pajak? Kita yang bekerja keras untuk mendapatkan uang buat membiayai hidup, negara semata-mata memotong penghasilan yang kita peroleh secara progressive sampai 35%, tanpa memberikan reward apapun kepada kita secara pribadi. Tak ada sedikitpun fasilitas atau kelebihan yang membuat saya dapat merasakan adanya perbedaan nyata antara pembayar pajak yang baik dengan yang tidak membayar pajak.

 

Perbedaan perlakuan ataupun fasilitas yang saya maksud tidaklah muluk-muluk. Kita ambil saja contoh apa yang terjadi di Negara lain semisal Amerika dan negara-negara lainnya di Benua Eropa. Contoh paling nyata, si Michael Jackson penyanyi terkenal itu. Sebagai salah seorang pembayar pajak tertinggi di Amerika, dia berhak mendapatkan fasilitas untuk memiliki pengawal yang dibiayai oleh negara, yang bahkan kalau dihitung jumlah pengawalnya bisa lebih banyak dari pengawal Presiden Amerika Serikat sendiri.

 

Kita di Indonesia ini, sebagai pembayar pajak yang baik, sebenarnya tidak perlu minta fasilitas se-exclusive itu. Toh juga pajak yang kita bayar tidak sebesar yang dibayar oleh sang super star Michael Jackson kepada negaranya. Cukuplah kalau misalnya kita bisa dapat kemudahan dalam ngurus KTP, SIM, Paspor, STNK dan hal-hal lainnya yang berhubungan atau berurusan dengan negara. Maksudnya, kalau kita mengurus dokumen administratif seperti itu, wajarlah kalau kita mendapatkan perlakuan dengan tidak perlu berdiri dalam antrian yang cukup panjang. Atau setidaknya proses administratif yang harus dilalui dapat lebih dipermudah dan tidak dibuat bertele-tele, sehingga kita bisa mengurus segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efisien serta tidak memakan waktu yang lama. Bahkan yang terjadi, kalau kita mau cepat –biasanya karena mempertimbangkan prinsip “time is money”- kita mau tak mau harus membayar biaya extra. Jadi faktanya, fasilitas untuk mendapatkan kemudahan dalam hal itu saja tidak bisa kita dapatkan. Bahkan terkadang dalam hal mengurus masalah administrasi yang berhubungan dengan negara, kita justru harus membayar lebih mahal dari orang lain karena kita dianggap orang yang berasal dari golongan yang ‘mampu’.

 

Dengan pengkonsumsian waktu yang tidak efisien akibat proses administrasi yang berbelit-belit itu, kita seolah-olah dibuat berada dalam suatu kondisi dimana kita harus selalu mempertimbangkan untung ruginya antara mengeluarkan uang extra agar prosesnya lebih cepat selesai dengan apa yang bisa kita peroleh kalau kita memanfaatkan waktu kita yang terbuang. Kalau kita memilih opsi untuk mengikuti prosedur yang normal (dalam arti harus mengantri panjang dan menunggu dengan konsekuensi terbuangnya waktu kita yang berharga), maka sebenarnya kita dibuat berada dalam kondisi seolah-olah tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain dengan waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Padahal penghasilan itupun nantinya juga akan dipotong pajak lagi sama negara.

 

Contoh lain yang lebih ekstrem, di Negara Eropa, semisal Jerman, seorang pembayar pajak yang tiap tahunnya membayar pajak dapat meminta kepada negara atas biaya hidupnya bilamana suatu saat dia menganggur atau tidak punya penghasilan. Disana, penganggur pun dibayar, jumlahnya mungkin sekitar 600 s/d 800 Mark per bulannya. Nah, kalau misalnya orang tersebut selalu membayar pajak -katakan saja- 2500 Mark per bulannya, maka ketika si pembayar pajak tersebut tiba-tiba di PHK atau menjadi pengangguran sehingga tak punya penghasilan lagi, dia otomatis berhak untuk mendapatkan tunjangan biaya hidup dari negara. Namun demikian jumlahnya tidak lagi hanya 600 s/d 800 Mark sebagaimana standar yang ada, tapi harus disesuaikan secara proporsional dengan biaya hidupnya selama ini, tatkala dia menjadi wajib pajak yang aktif. Mungkin jumlah tunjangan yang diberikan tidak sebesar 2500 Mark sebagaimana jumlah pajak yang dibayarnya selama ini, tapi setidaknya bisa mencapai sekitar 1500 s/d 2000 Mark, tergantung bagaimana negosiasinya dengan pemerintah.

 

Bagaimana dengan hal yang terjadi di Indonesia? Semisal saya ini. Sebagai seorang yang selama ini membayar pajak dengan baik, apakah negara peduli terhadap diri saya kalau saja saya ini menjadi pengangguran? Apakah saya bisa mendapatkan fasilitas tunjangan biaya hidup dari negara, setidaknya 50% dari total pajak yang saya bayarkan ke negara setiap tahunnya? Jawabnya, masih jauh panggang dari api.

 

Tidak ada satupun ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur hal ini. Bisa saya simpulkan, negara kita sebenarnya tidak akan peduli kalau saya tiba-tiba tidak punya penghasilan alias menjadi pengangguran. Negara hanya akan peduli sama saya kalau saya telat atau justru tidak bayar pajak. Paling fasilitas yang saya peroleh adalah bahwa saya tidak perlu lagi membayar pajak yang selama ini saya bayar. Lantas apa untungnya saya membayar pajak selama ini? Apakah pertanyaan saya ini cukup hanya dijawab dengan motto: “Jangan tanya apa yang bisa negara berikan buatmu, tapi tanyalah apa yang

bisa kamu berikan buat negara”.

 

So, tak heranlah mengapa sebagian besar rakyat Indonesia tidak memahami pentingnya untuk membayar pajak ke negara. Mereka tak bisa merasakan secara nyata apa ebenarnya manfaat dari membayar pajak, khususnya bagi dirinya secara pribadi. Gebrakan yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini melalui Departemen Pajak yakni untuk endapatkan income yang lebih besar dari pendapatan pajak, memang sedikit membuahkan hasil yakni dengan semakin banyaknya orang-orang yang akhirnya mempunyai NPWP. Namun saya juga tak akan kaget kalau banyak juga yang bereaksi negatif terhadap kebijakan ini.

 

Lucunya, sebagai orang yang sering mondar-mandir di jalan tol bandara sukarno hatta, entah mengapa mata saya akan selalu membaca tulisan dalam papan iklan yang berukuran cukup besar yang diletakkan di tepi jalan tol itu. Tulisan itu berbunyi: “HARE GENE TAK PUNYA NPWP, APA KATA DUNIA??”. Terus terang saya sebenarnya ingin menambahi kalimat itu menjadi: “HARE GENE PUNYA ATAU TAK PUNYA NPWP TAK TAHU APA BEDA DAN MANFAATNYA, APA KATA DUNIA??”.

 

Satu-satunya angin segar yang pernah saya baca dalam pemberitaan di media massa adalah bahwa bagi pemilik NPWP akan mendapatkan pembebasan biaya fiskal kalau bepergian ke luar negeri. Kabarnya kebijakan itu akan diterapkan mulai tahun 2009. Ntah hal itu benar atau tidak akan diterapkan, let’s see. Bagaimanapun janji ini masih bisa dikategorikan sebagai issue belaka mengingat penerapannya pun baru bisa dibuktikan kebenarannya tahun depan. Tambahan lagi, yang dapat menikmati fasilitas ini tentunya hanya terbatas bagi para wajib pajak yang mampu untuk berpergian ke luar negeri. Lantas, bagaimana dengan nasib wajib pajak yang selalu rajin bayar pajak tapi masih tidak mampu untuk bepergian ke luar negeri?

 

Terkait dengan orang-orang yang kerja di kantor pajak, sudah jadi rahasia umum juga kalau orang-orang yang bekerja di kantor pajak umumnya kaya, dalam arti kehidupannya lebih mapan bila dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. Hasil yang sama juga akan diperoleh kalau kemapanan itu dibandingkan secara khusus dengan orang-orang yang bekerja di departemen lain, yang notabene juga bekerja sebagai pegawai negeri. Semua orang yang saya kenal bekerja di kantor pajak, tak ada satupun yang hidupnya pas-pasan atau melarat. Rata-rata mereka memiliki kendaraan (mobil) dan bahkan rumah pribadi, walaupun kalau dihitung dari lamanya bekerja, beberapa orang dari mereka paling masih berada di golongan III. Cobalah tanya sama orang-orang atau kepada siapa saja yang anda kenal ataupun kepada calon mertua kalau anda punya self-confidence yang extra lebih, bagaimana kesan mereka tentang orang yang bekerja di kantor pajak. Sebagai calon mertua, kalau mereka tahu putrinya behubungan dengan calon menantu yang bekerja di kantor pajak, hampir dapat dipastikan bahwa sang calon mertua tak akan punya keraguan bahwa calon menantunya itu akan mampu memberikan nafkah yang lebih dari cukup kepada putrinya bilamana mereka berumah tangga kelak. Permasalahan yang muncul tentunya bukan berasal dari soal apakah sang calon menantu yang bekerja di kantor pajak mapan secara finansial atau tidak, since that would not be an issue.

 

Dengan kata lain, tak akan ada seorangpun yang protes kalau saya bilang orang-orang yang bekerja di kantor pajak itu hidupnya mapan dan bahkan lebih dari cukup. Semua orang pasti akan berpendapat sama dengan saya, bahwa mereka orang-orang yang memiliki kelebihan secara finansial, atau setidaknya pasti akan mendapatkan kemapanan secara materi dalam hidupnya. Artinya, semua akan setuju kalau saya mengatakan bahwa orang yang bekerja di kantor pajak adalah orang kaya atau setidaknya akan menjadi orang kaya.

 

Apakah saya tidak senang dengan tingkat kemapanan yang dimiliki atau akan dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di kantor pajak? Saya jawab: ABSOLUTELY TIDAK! Itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Kalau orang-orang yang bekerja di kantor pajak tersebut berprestasi baik dan memuaskan, tentunya adalah wajar bila mereka mendapatkan reward atau bonus yang besar untuk apa yang telah diperbuat serta dicapainya. Kalau mereka kemudian menjadi kaya dari reward dan bonus yang diperolehnya tersebut, tak ada alasan buat saya untuk mempersoalkannya. Pada dasarnya saya mendukung 100% pemberian reward dan bonus kepada orang-orang yang berprestasi, bukan hanya bagi orang yang bekerja di kantor pajak saja, akan tetapi bagi siapapun dan dimanapun dia bekerja. Tapi kalau kekayaannya diperoleh melalui kecurangan-kecurangan, misalnya dengan memanipulasi data-data penerimaan serta jumlah setoran yang seharusnya dibayar oleh para pembayar pajak atau wajib pajak, inilah yang menjadi masalah bagi saya.

 

Sudah menjadi rahasia umum kan kalau suatu perusahaan biasanya akan memelihara 2 jenis pembukuan demi tujuan menghindari ataupun mengurangi pembayaran pajak? Apa yang akan dilakukan oleh seorang pegawai kantor pajak bila mengetahui hal ini? Menindaknya dengan tegaskah, atau justru malah membantunya dengan catatan mengharapkan sejumlah imbalan tertentu, yang kalau imbalan tersebut dijumlahkan dengan pajak yang dibayarkan tetap berada di bawah nominal pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara?

 

Kembali ke persoalan reward dan bonus, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau benar policy untuk pemberian reward atau bonus di kantor pajak itu tidak ada, lantas selama ini dari mana kekayaan orang-orang yang bekerja di kantor pajak itu mereka peroleh? Dari gaji doang? Ah, yang benar saja!

 

So, apa solusi dari semua ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Jujur, saya sendiri pun tidak punya ide cemerlang yang bias dijadikan sebagai solusi atas semua permasalahan yang saya sebutkan di atas. Masalah yang ada bagaikan memiliki efek domino, yang membuat kita tak tahu dari mana titiknya kita harus menyelesaikan persoalan. Karakter orang Indonesia yang berbeda-beda juga menjadi salah satu unsur yang ikut meramaikan efek domino tersebut. Mau tak mau saya harus mengatakan kalau hanya orang-orang dalam yang bekerja disitulah yang seharusnya lebih paham apa yang bisa diperbuat untuk mengatasi persoalan ini. Paling yang bisa saya sampaikan, semuanya patut dikembalikan kepada hati nurani masing-masing. Kalau percaya akan TUHAN, tentunya kita sependapat bahwa TUHAN itu tidak buta dan Maha Tahu kan…?

 

*) Perry Cornelius P. Sitohang, seorang Sarjana Hukum dan bekerja sebagai seorang Associate senior pada sebuah Firma Hukum ternama di Jakarta

(CK)

3 thoughts on “HARE GENE TAK PUNYA NPWP, APA KATA DUNIA???

  1. Saya sangat bisa merasakan apa yang dirasakan Perry. Di tempat kerja saya pertama kali di Jakarta, The Tempo Group, pajak PPH21 dipotong lansung dari gaji saya. Saat itu saya merasakan bagaimana rasanya sebagian dari penghasilan kita langsung dipotong pajak untuk disetorkan ke Kas Negara. Tapi seperti Perry, waktu itu saya berusaha menenangkan hati saya dengan megatakan kepada diri saya sendiri kalau pajak itu adalah bagian dari iman kristiani….”berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan dan berikanlah kepada raja yang menjadi hak raja” ….

    Tapi ketika melihat kehidupan petugas pajak yang tidak wajar dan pelayanan publik dasar di negara ini yang sangat menyedihkan (spt. urusan KTP, Passpor, Surat Ijin Usaha dll) dan dimana saat ini kehidupan para pejabat publik yang hidupnya dibiayai uang negara yang sangat kontras dengan kemiskinan akut yang melanda masyarakat, saya seringkali menjadi merasa frustasi dengan urusan pajak ini.

    Kode etik profesi akuntan mewajibkan saya untuk mendorong pengusaha yang menggaji saya untuk selalu taat pajak dan membayar pajak yang menjadi hutang pajak atas trasaksi yang dilakukan perusahaan….Tapi ironisnya seringkali apa yang saya anjurkan untuk dilakukan oleh pemilik persh tempat saya bekerja, seringkali berbeda dengan apa yang dikatakan petugas pajak kepada mereka setelah diiming-imingi jumlah uang tertentu.

    Sayangnya kode etik profesi akuntan itu sudah begitu melekat pada diri saya, sudah menjadi bagian dari diri saya yang tidak bisa dipisahkan, sehingga setiap kali berhadapan dengan pemilik persh tempat saya bekerja saya otomatis mengatakan apa yang ada di undang-undang pajak. Hal ini seringkali menimbulkan persoalan loyalitas saya pada pemilik perusahaan ditempat saya bekerja. Tidak berlebihan kalau saya katakan selama pengalaman saya bekerja 16 tahun, saya sudah membantu menyetorkan kepada kas negara lebih dari Rp. 200 milyar pajak yang timbul dari transaksi perush ditempat saya berkerja di berbagai persh yang umumnya persh asing.

    Ironinya, seperti yang dikatakan Perry, loyalitas saya pada negara ini tidak berbuah apa-apa bagi saya pribadi. Inilah ironisnya menjadi warga negara Republik yang namanya Indonesia ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s