CATATAN EVALUASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR

Oleh: Hasudungan Rudy Yanto Sitohang

rudy sitohangTak terasa Kabupaten Samosir hampir memasuki tahun terakhir setelah 4 tahun roda pemerintahan ini berjalan sejak pilkada pertama yang dilaksanakan 27 Juni tahun 2005. Pada pilkada tahun itu pasangan Mangindar Simbolon dan Ober Sihol Sagala berkesempatan memimpin kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir. Mereka berdua adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hasil pilkada pertama, sebelumnya dijabat oleh pelaksana tugas Bupati Samosir Drs Wilmar Simanjorang Msi (Januari 2003- Agustus 2005), telah diberi kesempatan untuk “membangun” Kabupaten Samosir yang periodenya hampir habis bulan Juni tahun mendatang.

Sebagai gambaran umum menurut data Biro Pusat Statistik Sumatera Utara (Sumatera Utara dalam angka tahun 2007), Kabupaten Samosir (Danau Toba) terletak pada 2 01′ – 2 04′ LU dan 87 – 99 BT, luas seluruhnya meliputi 243.415 Ha terdiri dari luas perairan danau toba 110.260 Ha dan luas daratan Pulau Samosir 133.155 Ha. Secara Geografis Kabupaten Samosir terletak pada 20 24 – 20 25 Lintang Utara dan 980 21 – 990 55 BT.

Secara Administratif Wilayah Kabupaten Samosir diapit oleh tujuh Kabupaten, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun; di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir; di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat.

Kabupaten baru ini terdiri dari 9 kecamatan (Simanindo, Onan Runggu, Nainggolan, Palipi, Harian, Sianjur Mula-Mula, Ronggur Nihuta, Pangururan, Sitio-tio), 111 desa dan 6 kelurahan. Tanaman Perkebunan umumnya merupakan usaha yang dikelola secara swadaya oleh rakyat. Masih relatif kecil tanaman perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan. Kopi merupakan komoditi andalan tanaman perkebunan yang mempunyai prospek yang baik. Dilihat dari luas tanaman, tanaman kopi merupakan tanaman terluas dibanding dengan tanaman lainnya dengan Kecamatan Ronggur Nihuta merupakan daerah yang memiliki areal terluas. Walaupun pada tahun-tahun berikutnya kopi sudah bergeser ke tanaman perkebunan seperti cengkeh, kakao dan kelapa. Sebagai perbandingan; usaha perkebunan kakao produksi tahun terakhir (2006) adalah 10.000 ton dengan lahan yang digunakan 104 ha, Cengkeh produksi terakhir (2006) 24.000 ton dengan lahan yang digunakan 287 ha, dan kelapa produksi tahun terakhir (2006) 70.000 ton dengan lahan yang dipakai 75 ha (Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008 Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta 2007).

Usaha perikanan pada umumnya juga dikelola sebagai usaha rumah tangga, baik sebagai kegiatan budidaya maupun kegiatan penangkapan ikan. Budidaya perikanan dilakukan di kolam, sawah, jaring apung, kolam deras dan pembenihan sedangkan usaha penangkapan dilakukan di danau, sungai dan rawa. Disektor industri, terdapat industri sandang dan kulit yang merupakan industri kecil. Berdasarkan kecamatan, industri sandang dan kulit terbanyak di Kecamatan Palipi dan Ronggur Nihuta. Ada pula industri kimia bahan bangunan di Kecamatan Nainggolan dan Palipi.

Kabupaten Samosir memiliki daerah-daerah potensi wisata yang berbasis pemandangan alam, wisata spiritual, wisata pertanian, wisata budaya dan perairan Danau Toba. Daerah-daerah rekreasi tersebut tersebar di berbagai wilayah Kecamatan antara lain; obyek wisata sejarah seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Huta Bolon dan Batu Parsidangan. Wisata seni dan budaya seperti pertunjukan sigale-gale.Juga obyek wisata alam seperti batu Marhosa, Goa Marlakkop, Pantai Ambarita dan masih banyak lagi. Dari semua bidang diatas potensi pariwisatalah yang paling banyak menjadi perhatian semua pihak baik pemerhati budaya, pengelola wisata, penggiat adat, pelancong dan orang yang masih peduli dengan kawasan Danau Toba. Hal ini terkait potensi alam yang semakin lama semakin rusak seiring dengan pembangunan kawasan Danau Toba yang mengindahkan aturan dan harmoni alam.

Blue Print Pembangunan Samosir Yang Tidak Jelas

Dengan luas wilayah kurang lebih 245 ha dan didiami 132.000 lebih penduduk, perkembangan Samosir dari map pembangunan sejak tahun 2005 boleh dikatakan tidak terlalu istimewa. Sebagai perbandingan tahun 2005, Kabupaten Samosir mendapatkan realisasi penerimaan tercatat sebesar 115,24 milyar rupiah yang terdiri dari Dana Alokai Umum (DAU) 62,08 milyar rupiah. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pajak/Bukan Pajak 9,35 milyar rupiah sedangkan realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Samosir dalam tahun 2005 tercatat sebesar 81,18 milyar rupiah yang terdiri dari pos Belanja Administrasi Umum 52,37 milyar rupiah, 8,64 milyar rupiah pos Belanja Modal Operasi dan pemeliharaan 8,64 milyar rupiah, pos Belanja Modal 14,39 milyar rupiah, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 5,69 milyar rupiah dan sisanya untuk masuk dalam pos Belanja Tidak Tersangka (data masih menginduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir).

Dengan pelaporan anggaran demikian kita bisa memprediksikan bahwa biaya pembangunan Samosir sebenarnya tidak terlalu ideal untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Walau penulis tidak mendapatkan data terbaru, namun dapat memprediksikan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya (2006,2007,2008,2009) sebenarnya tidak tertalu signifikan kenaikannya kalaupun realisasi penerimaan ini meningkat dari tahun ke tahun.

Dana yang diterima dari pemerintah pusat berperan penting untuk pelaksanaan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah melalui beberapa mekanisme seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan sifat dasar yang berlainan satu sama lain. DAU bersifat hibah umum (block grant), oleh karenanya, pemda memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan pemerintah pusat sedangkan DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah (penghasil) dengan pembagian sebagaimana yang diatur dalam UU no. 33 tahun 2004. DBH dibagi atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak terdiri dari Pajak Bumi Bangunan (PBB), BPPHTB dan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan DBH SDA berasal dari kehutanan, pertambangan, perikanan.

Berbeda dengan kedua dana perimbangan tersebut diatas, pemerolehan dan pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk “prioritas nasional”. Nah.. apa yang dapat kita garis bawahi mengenai pembiayaan pembangunan daerah dengan dana terbatas?

Untuk tahun 2005 saja DAU yang diterima hanya 62,025 milyar dan hampir 80% dana ini digunakan untuk belanja rutin terutama gaji pegawai pemda. Sedangkan berharap dari DAK yang diterima hanya 4 milyar saja. Dana dari DAK inilah yang digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik baik sarana pendidikan, kesehatan. Berkaca dari laporan keuangan daerah Kabupaten Samosir itu, kita dapat simpulkan bahwa terdapat beberapa persoalan pokok yaitu; belanja birokrasi sangat “dominan” lebih besar daripada pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur (sarana maupun prasarana), tidak adanya terobosan untuk menggali dan memaksimalkan pendapatan asli daerah, prioritas belanja pembangunan untuk mendanai pengembangan kegiatan/proyek tidak fokus.

Ketiga perosalan itu akan mempengaruhi perencanaan pembangunan yang akan disusun mulai dari penyusunan design, prioritas kegiatan/proyek. Penyusunan rencana kerja kegiatan/proyek diawali dengan musyawarah pembangunan tingkat desa, kemudian didiskusikan di tingkat kecamatan, dan selanjutnya disesuaikan dengan perencanaan umum yang disusun oleh dinas/instansi terkait. Hasil kerja dinas/instansi ini akan dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan (rakorbang).

Kritik yang sering muncul terhadap proses ini adalah semakin menghilangnya hasil musyawarah tingkat bawah ketika hasil tersebut diajukan musyawarah di tingkat atasnya. Jadi mental elit birokrasi/instansi pun harus dibenahi sejak dini. Prinsip Clean Government dan Good Governance masih jauh dari yang diharapkan, belum jelasnya transparansi anggaran untuk publik, pengalokasiannya dan belum efektifnya fungsi pengawasan oleh DPRD termasuk pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsipnya, semua perencanaan akan bisa berjalan secara optimal apabila pemerintah daerahnya efektif, terbuka dan menguasai masalah.

Faktanya…………………….? Ya silakan saudara berjalan-jalan di Kabupaten Samosir, Pangururan atau mengelilingi 8 kecamatan lainnya (tentu danau tobanya juga ), bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya termasuk anggaran pembiayaan pembangunan. Kemudian, ukur dari variabel syarat-syarat pemekaran yang berhasil. Selanjutnya bandingkan dengan daerah lain (kab/kota) yang kondisi awalnya (probabilitas) hampir sama dengan Samosir. Terakhir…..lakukan sedikit “survey” kecil untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang perkembangan Kabupaten Samosir. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan apakah kemajuan yang dihasilkan signifikan? atau stagnan, yang akan berujung GAGALNYA SAMOSIR SEBAGAI KABUPATEN HASIL PEMEKARANl . Bila Gagal….,Samosir akan dikembalikan ke kabupaten induk/asal (Kabupaten Toba Samosir).

Tentu saya tidak rela apabila Samosir termasuk kabupaten (hasil pemekaran) yang gagal apalagi Lae Monang Naipospos (tokoh adat & budaya Tobasa) dari Laguboti, lebih tidak rela lagi menerima Samosir kembali kepangkuan Tobasa (ha..ha.ha..ha..ha..ha..).

Pembangunan Samosir, Upaya Bercermin Diri
Sebagai salah seorang putra Batak (Toba) berasal dari Samosir (walau lahir dan besar di luar Samosir), sangat merindukan adanya blue print pembangunan Samosir dan kawasan danau tobanya yang terencana dan terukur. Saya berharap pemerintah Kabupaten Samosir “ke depan” (tidak mungkin lagi pemerintah sekarang) harus memiliki kemauan untuk membuat blue print, transparan menyampaikan apa-apa yang menjadi rencana, program aksi, terbuka untuk diakses masyarakat, termasuk masukan-masukan yang berguna untuk mempercepat roda perekonomian/kesejahteraan masyarakat Samosir.

Tentunya pembangunan sebagai salah bagian blue print ini harus berkaca dari hukum-hukum yang kita percayai baik hukum legal formal, hukum adat maupun hukum alam. Jangan sampai upaya meningkatkan PAD atau mendatangkan investasi diiringi dengan pengrusakan alam (hutan dan kawasan danau) maupun pengrusakan budaya (moral). Semua harus dikaji secara seksama, benar dan berorientasi terhadap pelestarian budaya terlebih-lebih kawasan Danau Tobanya.

Harus jelas aturan (termasuk perda), berikut sanksi bagi yang pihak melanggar dan reward bagi yang berprestasi. Seperti berita SMS dari Suhunan Situmorang kepada Monang Naipospos, Februari 2008 (baca tulisan Monang Naipospos: Refleksi Lima Tahun Kabupaten Samosir, blog: http://tanobatak.wordpress.com tentang adanya rencana Pemerintah Samosir untuk membabat hutan 2000 ha untuk dijadikan taman bunga, proyek investor Korea. Perlu dijelaskan untung ruginya proyek itu dan dan apabila lebih besar dampak buruknya terutama pengrusakan ekosistem hutan maupun kawasan, maka proyek itu harus di tolak dan DILAWAN !!!. Ini sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan kemarin bahwa pemerintah Kabupaten Samosir “mulai” menggunakan kearifan lokal “Budaya Batak” dalam upaya konservasi kawasan ekosistem Danau Toba dihadapan pejabat pemerintah pusat (Berita Kompas 7 September 2009, hal. 27 bagian Sumatera Utara,”Kearifan Lokal Muncul”)l . Apalagi beliau (Bupati Samosir, Mangindar Simbolon) adalah lulusan sarjana kehutanan, IPB, yang tidak hanya belajar Teknologi Hasil Hutan (THH), Mangement Kehutanan (MNH) tapi juga Konservasi Sumberdaya Hutan (KSH).

Perlu juga dijelaskan lebih detail seperti apa rencana kegiatan konservasi Danau Toba dengan Budaya Batak dan bagaimana implementasinya termasuk keterlibatan/partisipasi masyarakat (adat). Mudahan-mudahan walaupun masih “mulai” (terlambat) lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagi mereka yang terpanggil MAJU untuk membangun Kabupaten Samosir periode mendatang ada beberapa hal (menurut saya) prasyarat agar Samosir ( termasuk kawasan Danau Tobanya) mempunyai blue print yang jelas yaitu:

  1. Tidak kehilangan “FILOSOFI” budaya, dan tidak cenderung menekankan “rasionalitas-linear” semata;
  2. “Mengetahui” Samosir luar dalam (termasuk struktur sosialnya), menguasai masalah dan solusi yang sedang terjadi sebagai basis material penyusunan program (rencana aksi);
  3. Mempunyai “Keberpihakan” yang jelas dan tegas terhadap pembangunan Samosir berbasis lingkungan dan kawasan danau toba;
  4. Cerdas, Visioner, Smart, mampu membuat terobosan serta memaksimalkan potensi lokal;

Dari keempat itu harus dilengkapi syarat terakhir, yaitu

  1. MEMENANGKAN PILKADA SAMOSIR 2009Karena walaupun 4 syarat diatas terpenuhi tanpa duduk menjadi Bupati/Wakil  Bupati…., tentu membuat blue print yang jelas tidak akan tercapai (ha..ha..ha..ha..). benar gak seh…………….

Contoh salah satu blue print Kabupaten Samosir dan Danau Tobanya diantaranya membagi wilayah Samosir ke dalam zona sesuai karakter dan ciri kekhususannya seperti: Zona Wisata Budaya, Zona Wisata Danau, Zona Perkebunan, Zona Perikanan, Zona Perdagangan (pasar) dan lain-lain.

Semuanya berawal dari cermin……ketika kita bersolek (bersisir) tanpa cermin, kemungkinan penampilan kita tidak rapi dibandingkan jika kita bersolek (bersisir) memakai cermin. Dan apabila pembangunan Samosir (termasuk Kawasan Danau Toba) berjalan tanpa “cermin” …..….apa hasil yang kita lihat….? Silakan dijawab sendiri sebagai bahan refleksi.

*) Hasudungan Rudy Yanto Sitohangadalah seorang Insinyur Pertanian Lulusan IPB, pengamat masalah-masalah sosial dan pembangunan, tinggal di Medan

7 thoughts on “CATATAN EVALUASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR

  1. Munjur Samosir

    Saya setuju Lae.Masalahnya,lebih banyak pakar politik disini dibanding penganut ekonomi.Tdk membanding samsr dg kab.lain

    Reply
  2. MunjurSamosir

    Memang perubahan hrs terjadi di Samosir,Lae.Cukuplah sudah penderitaan,kebodohan&kesewenang2an.

    Reply
  3. MunjurSamosir

    Memang perubahan hrs terjadi di Samosir,Lae.Cukuplah sudah penderitaan,kebodohan&kesewenang2an yg terjadi selama ini.

    Reply
  4. Maju Bersama Poultry Shop

    Perkembangan produk-produk peternakan dan perikanan semakin maju seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Berikut beberapa produk peternakan dan perikanan :

    PRODUK OBAT-OBATAN, VITAMIN, VAKSIN Produksi :
    - PT. Sanbe Veterinary and Aquatic
    - PT. Indosco Boster
    - PT. Natural Nusantara
    - PT. Wonderindo Pharmatama
    - PT. Multifarma Satwa Maju
    - PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
    - PT. Medion
    - PT. Eka Farma
    - Dll.

    PRODUK PROBIOTIK DAN HERBAL Produksi :
    - Pradiptha Paramita (Minaraya, Jampistres, GraciMax, Promix, GrowBig, Racun Lalat, dll.)
    - Simba Plus (RajaLele, RajaGrameh, SPF, Nutrisi, Nature, dll.)
    - Tamasindo Veterinary (Probio-7, Planton, Raja Siam, Raja Ikan, Proten 2000, dll.)
    - Indosco Boster (Planktop, Sel Multi, Aqua Enzim, Manstap, dll)
    - Nutrend International (Herbafarm Ternak dan Herbafarm Ikan)

    PRODUK PERALATANAN PETERNAKAN dan HASIL PRODUKSI TERNAK :
    - Mesin Penetas Telur Kapasitas 30, 50, 75, 100, 200, 500, 1000, 1500 butir
    - Kolam Terpal Ikan
    - Peralatan Peternakan Hewan Besar
    - DOC/ Bibit Ayam Kampung dan DOD/Bibit Itik
    - Calon Induk Itik Petelur

    Maju Bersama Poultry Shop
    Jl. Sudirman 242 (Simp. Bedagai – Depan Majestyk), Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
    HP: 0852.57090.372
    http://www.majubersamaps.com

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s