PEMBABATAN HUTAN TELE SAMOSIR DIADUKAN KE DPR RI

DELEGASI DPRD SAMOSIR DAN PERWAKILAN MASYARAKAT TEMUA KOMISI IV DPR RI

Jakarta (SIB), 24 Oktober 2008

Terkait dengan penebangan hutan alam di kawasan register 41 Hutagalung, Blok Sitonggi-tonggi Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumut, delegasi DPRD Samosir bersama perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat, Komunitas Lintas Partai Politik (Parpol) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kamis kemarin (23/10/08) menemui Komisi IV DPR RI di gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Delegasi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Samosir Ir Oloan Simbolon itu diterima Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Susuno, didampingi dua anggota Komisi IV Drs Bomer Pasaribu (P.Golkar) dan Syamsul Hilal (Partai Keadilan Sejahtera).

Rombongan dari Samosir itu menyampaikan aspirasi masyarakat, yang menuntut dihentikannya penebangan hutan alam di kawasan register 41 Hutagalung karena dinilai sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan di daerah setempat, bahkan dikhawatirkan akan punya dampak yang kurang baik bagi kelestarian Danau Toba.

Pimpinan delegasi Oloan Simbolon menegaskan, sebagai wakil rakyat, DPRD Samosir (legislatif) hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada lembaga terkait di tingkat Pusat, dengan harapan diambil langkah-langkah atau solusi terbaik menyelesaikan masalah. Selain kepada Komisi IV DPR RI yang antara lain membidangi Kehutanan dan Lingkungan Hidup, permasalahan yang sama juga akan disampaikan ke Menteri Kehutanan (Menhut).  “Kalau tidak ada halangan, besok (maksudnya hari ini, Jum’at 24 Oktober 2008), kami akan diterima Menteri atau pejabat lain di Departemen Kehutanan,” ujar Oloan Simbolon sambil meminta agar pemerintah di tingkat Pusat segera menyelesaikan masalah tersebut guna menghindari terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Oloan, selain melalui telepon ke pimpinan dan anggota DPRD, belakangan ini, masyarakat selalu datang silih berganti, menemui DPRD Kabupaten Samosir untuk menuntut agar penebangan hutan alam dikawasan register 41 Hutagalang Blok Sitonggi-tonggi Kecamatan Harian Kabupaten Samosir segera dihentikan. Pada tanggal 17 Oktober lalu misalnya, lintas partai Samosir menandatangani DPRD Samosir, dengan satu tuntutan agar penebangan hutan dikawasan itu segera dihentikan. Karena tuntutan bertubi-tubi maka DPRD Samosir menyampaikan masalahnya ke instansi terkait di tingkat Pusat.

Oloan Simbolon mengemukakan, keluhan dan aspirasi masyarakat, akan didukung oleh DPRD karena berkaitan dengan perlindungan hutan untuk menjaga kelestarian alam dan perubahan iklim. “Kalau hutan-hutan di kawasan Register 41 habis ditebang, apakah ada pihak yang menjamin tidak akan terjadi longsor dan derasnya arus air ke Danau Toba masih tetap mengalir seperti sediakala,” ujar Oloan sembari meminta pemerintah Pusat memperhatikan hal ini, karena sesal kemudian tidak ada guna.

AKAN FASILITAS PERTEMUAN DENGAN MENHUT

Dalam pertemuan Pimpinan Komisi IV DPR RI, dengan delegasi DPRD dan perwakilan masyarakat Samosir itu, H.Susuno menyatakan akan mempelajari laporan yang disampaikan, untuk kemudian masalahnya diteruskan kepada pimpinan.
“Percayalah, aspirasi masyarakat akan ditampung, didalami dan kemudian diambil kesimpulan terbaik,” ujar Susuno sembari menyebutkan, sebagai lembaga wakil rakyat, DPR RI akan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.

Anggota Komisi IV DPR RI Drs Bomer Pasaribu mengemukakan sambil “memperkaya” semua dasar-dasar keluhan masyarakat yang disampaikan melalui dua jalur (legislatif dan eksekutif), pihaknya akan berupaya memfasilitasi pertemuan antara pihak legislatif dan eksekutif di tingkat Pusat sehingga permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik.
Dia menegaskan, dalam Keputusan Menhut Nomor 44 tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumut, disebutkan bahwa register 41 adalah merupakan kawasan hutan lindung. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Kehutanan, setiap perubahan status hutan lindung harus lebih dahulu diajukan ke DPR untuk memperoleh persetujuan.

“Ini perintah Undang-Undang, bukan perintah siapa-siapa,” ujar Bomer sambil menambahkan sepanjang yang diketahuinya, perobahan status hutan lindung di kawasan Samosir, belum pernah diajukan ke DPR RI untuk disetujui perobahannya. Karena itu, status kawasan register 41 harus diperjelas, sehingga masyarakat mengetahui hal yang sebenarnya.

Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini menambahkan, setelah delegasi DPRD dan perwakilan masyarakat Samosir bertemu dengan Menteri Kehutanan, kemungkinan besar masalahnya akan dibawa dalam rapat-rapat DPR RI dengan pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan.

Dapat ditambahkan, delegasi DPRD dan perwakilan masyarakat Samosir yang bertemu dengan Komisi IV DPR RI tersebut adalah sebagai berikut: Ir.Oloan Simbolon (Wakil Ketua DPRD Samosir/pimpinan rombongan),Tumpak Situmorang (Ketua Fraksi Gabungan), Drs Ganda Tambunan (Ketua Fraksi PDI-P), Tuaman Sagala (Ketua Fraksi PDK), Drs Sabar Sitohang (Ketua Fraksi PDP), Drs Lundak Sagala (Ketua Komisi I), Ir.Tunggul Habeahan (Ketua Komisi II), Marojahan Sitinjak (Ketua Komisi III), Marlon Simbolon (anggota Komisi III), Marco Sihotang (anggota Komisi III), Nasib Simbolon (anggota Komisi III).

Juga hadir aliansi partai dan perwakilan masyarakat, masing-masing : Abidan Naibaho (Partai Golkar), Aju Simbolon (PNBK Indonesia), Sabar Marbun (masyarakat), Pastor Hilarius Kemit (Kapusin) dan Nova Gurusinga dari KSPPM. (Jl/e)

Dikutip dari Harian Sinar Indonesia Baru Medan, edisi 24 Oktober 2008

(CK)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s